Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain.

WP berhak:

1. Meminta Pemeriksa Pajak untuk :
   • memperlihatkan tanda pengenal dan SP2;
   • memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan;
   • memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaan mengalami perubahan;
   • memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
2. menerima SPHP;
3. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama dengan pemeriksa pada waktu yang telah ditentukan;
4. mengajukan permohonan Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal belum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan; dan
5. mengisi kuesioner terkait pelaksanaan pemeriksaan.

WP berkewajiban:

1. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan tepat waktu;
2. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar penghitungan penghasilan;
3. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
4. memberikan kesempatan tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa ruangan yang menjadi tempat penyimpanan dokumen serta meminjamkannya;
5. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang dapat berupa:
   1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
   2. memberikan bantuan kepada tim pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
   3. menyediakan ruangan khusus dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat WP;
6. meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik;
7. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
8. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Dalam hal khusus, misalnya kondisi pandemi, pemeriksaan dapat dilakukan secara daring. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada WP melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut.

Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa:

1. SKPKB
2. SKPKBT
3. SKPN
4. SKPLB