OPTIMALISASI FASILITAS PAJAK

PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK, Dikecualikan dari Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3)

Dikecualikan dari Objek Pajak (1)

• ➢  bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
• ➢  harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

Dikecualikan dari Objek Pajak (2)

➢ Warisan
➢ harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti

penyertaan modal
➢ penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:

1. a)  makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
2. b)  natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
3. c)  natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;

d) natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
e) natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;

Dikecualikan dari Objek Pajak (3)

➢ pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa

➢ dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak:
a. orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut

diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dalam jangka waktu tertentu; dan/atau b. badan dalam negeri;

Dikecualikan dari Objek Pajak (4)

➢dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu.

Dikecualikan dari Objek Pajak (5)

➢bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif

• ➢  beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu
• ➢  bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu

untuk informasi lebih lanjut silahkan akses file pdf dibawah ini :